Utak-Atik Manajemen Pertamina Demi Hindari Tuntutan Warga?

KARAWANG - Warga Desa Dawuan Barat mengeluhkan kesulitan menjalin komunikasi dengan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran III, Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap kali mereka menuntut adanya pembebasan lahan, maupun ketika mereka bertahan hidup di tengah bau tak sedap bensin yang lokasi tangki yang hanya sepelemparan batu dari pemukiman warga. Ketua BPD Dawuan Barat, Suhara Iskandar kepada KBE menuturkan, kesulitan komunikasi itu diakibatkan setiap kali warga akan berbicara mengenai tuntutan warga, PT Pertamina selalu merombak jajaran manajemen sehingga belum juga kesepakatan dibangun, sudah mentah lagi. “Sudah ada pembicaraan dengan Pertamina bahas keperluan warga dan selalu ganti manajemen OH pertamina, yang membuat sulit untuk ngebangun keinginan warga,â€ kata Suhara saat dihubungi oleh KBE (9/6). Dengan begitu, kata Suhara, selama ini PR Pertamina dirasa oleh warga sekitar tidak pernah serius menggubris setiap keluhan dan tuntutan warga. “Pertamina kurang elok untuk dapat bersinergi dengan masyarakat yang ada dilingkungan,â€ kata Suhara Suhara juga menyinggung jarak aman dari tabung 500 meter sedangkan di Dawuan Barat sendiri sangat berdekatan dengan tabung BBM. “Jarak radius dikatakan aman itu 500 meter dari lokasi tabung, di sini gak lebih dari 500 meter dapat keliatan jelas tabungnya,â€ kata Suhara. Suhara bercerita, ia pernah menjalin komunikasi dengan manajemen pertamina terkait dugaan pencemaran lingungan yang telah dilakukan PT Pertamina di Desa Dawuan Barat. Hanya saja, saat itu, PT Pertamina bermodal sample sementara, mengklaim tidak melakukan pencemaran lingkungan apa pun kepada lingkungan. “Pertamina memiliki data dari kementerian lingkungan hidup, bahwasanya data tersebut diteliti dan dijadikan dasar. Itu yang diambil sample hanya sementara, tanpa tau setiap hari kehidupan warga, coba untuk tinggal dan menetap selama satu bulan disini,â€ kata Suhara. Terkait Pertamina kesulitan melunasi pembebasan lahan, Suhara mewajarkan keinginan warga dengan harga lebih mahal disebabkan harga tanah dan rumah sudah melambung tinggi, sehingga dapat rasional ketika warga meminta harga yang sesuai. “Warga meminta pembebasan lahan dengan harga mahal, sudah sepantasnya. Di sini tanah keluarga dan para orang tua mereka. Tanpa tau besok harus tinggal kemana lagi, sedangkan harga rumah/tanah setiap harinya terus naik (mahal,red),â€ tukasnya. (gma)

Sumber: